🐕 Redistribusi Pendapatan Pemerintah Pusat Memerlukan Dana

pemerintahdaerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintahan pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunanan dana tersebut relatif terbatas. Semakin besar pajak daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya. Pertanyaan Salah satu program redistribusi pendapatan pemerintah adalah menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. selain itu, program ini juga dibuat untuk bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar kembali bersekolah. lebih luas lagi, program ini juga mendukung untuk program wajib ekapuspa41oubeekRedistribusi Pendapatan merupakan salah satu fungsi Pemerintah dengan cara dana yang dari publik (baik pajak maupun non-pajak) digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan . 2 votes Thanks 5. elinsetianielin hello . ekapuspa41oubeek Halo . ItulahPenejelasan dari Pertanyaan Alternatif praktik redistribusi pendapatan oleh pemerintah dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat yaitu? Kemudian, kami sangat menyarankan anda untuk membaca juga soal Bawang Merah berkembang biak dengan lengkap dengan kunci jawaban dan penjelasannya. Pasal1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. individualoleh pemerintah. 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur. RedistribusiPendapatan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dengan cara pendistribusian kembali pendapatan oleh pemerintah. Usaha tersebut sebagai suatu wujud nyata dalam rangka mencapai salah satu tujuan pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil¬hasilnya. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut pemerintah menggunakan alat fiskal yaitu perpajakan dan TopPDF EFEKTIFITAS EVALUASI POTENSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH dikompilasi oleh Pusat yai- tu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan berfungsi untuk mengisi anggaran Negara dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Misalnya Pajak Penghasilan, PPN dan PPN-BM, Bea Materai. Pajak Daerah, yaitu pajak Redistribusipendapatan adalah upaya pemerintah untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu ke masyarakat yang tidak mampu. Redistribusi pendapatan dilakukan karena kita masih memiliki masalah kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Perbesar. Ilustrasi kesenjangan sosial di kota dan desa. . Kesejahteraan merupakan harapan dari semua masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan, redistribusi pendapatan dapat menjadi solusi agar kekayaan tidak hanya berputar dikalangan orang-orang kaya penyaluran yang efektif dan efisien akan membuat harapan menuju kesejahteraan menjadi lebih itu Redistribusi Pendapatan?Pada artikel kali ini akan dibahas lengkap mengenai redistribusi kita mulai... Daftar isi 1 Pengertian Redistribusi Pendapatan 2 Tujuan Redistribusi Pendapatan 3 Jenis Redistribusi Pendapatank 4 Contoh Redistribusi Pendapatan Pengertian Redistribusi PendapatanRedistribusi penditribusian kembali pendapatan merupakan penyaluran kekayaan dari pihak yang mempu kepada pihak yang kurang dapat berupa pungutan pajak atau pungutan yang pendapatan dilakukan sebagai suatu usaha negara dalam menjamin Redistribusi PendapatanTujuan dari redistribusi pendapatan tidak lain dan tidak bukan adalah pemerataan pendapatan. Meskipun pada realita yang ada kemerataan sulit diwujudkan, akan tetapi penyaluran uang akan sangat membantu banyak itu, redistribusi pendapatan akan membuat kita menjadi warga negara yang taat akan aturan dalam hal membayar Redistribusi PendapatanRedistribusi pendapatan vertikalMerupakan aktivitas penyaluran uang dari yang mampu kepada yang kurang mampu. Redistribusi ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah dalam memungut pajak kepada rakyatnya, hal tersebut akan disalurkan ke bidang yang lain. Misalnya subsidi BBM, Listrik dan kamu ketahui bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak hanya pajak bumi bangunan atau pajak penghasilan doang lho. Makanan dan minuman serta berbagai layanan lain seperti hosting, domain, dan masih banyak lagi yang dikenai perorangan atau individu juga bisa melakukan distribusi kembali dengan cara penggalangan dana yang disalurkan kepada korban bencana atau orang yang ini ada banyak situs donasi yang digerakkan oleh individu untuk membantu banyak orang. Program tersebut merupakan suatu langkah distribusi yang pendapatan horizontalSelanjutnya adalah penyaluran secara horizontal. Kegiatan ini bersifat siklus kehidupan karena penyaluran uangnya dilakukan antar ketika ayahmu memberi uang jajan kepada kamu. Atau dalam lingkup yang lebih luas adalah ketika lebaran, biasanya akan mendapatkan uang jajan dari intinya, redistribusi horizontal ini dilakukan oleh kelompoknya Redistribusi PendapatanDi Indonesia sendiri ada banyak contoh redistribusi pendapatan yang dapat ditemuai. misalnya1. PajakOrang yang mampu kaya akan membayar pajak lebih besar sesuai dengan hitungan yang ditentukan. Ketika membayar pajak, maka kekayaan tersebut akan disalurkan oleh negara ke berbagai bidang untuk kemajuan AsuransiAsuransi juga termasuk redistribusi pendapatan karena peserta asuransi secara tidak langsung membantu peserta lainnya yang terkena musibah. Jenis asuransi sangat banyak misalnya, asuransi mobil, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan lain umum yang merupakan program pemerintah adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan3. SubsidiSubsidi merupakan langkah pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Uang subsidi ini diambil dari pendapatan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun non pajak. Contoh subsidi yang umum adalah subsidi bahan bakar Zakat dan sedekahKedua hal ini merupakan ajaran agama Islam yang sangat bagus jika semua orang sadar dan menjalankannya dengan baik. Sayangnya, masih banyak manusia yang belum mengetahui atau sadar akan hal ini, sehingga tujuan dari pemerataan menjadi cukup Kredit lunakMerupakan redistribusi yang dikhususkan untuk industri atau UMKM dalam rangka membantu roda bisnisnya agar tetap berjalan. Saat pandemi ini, banyak bank mengeluarkan kredit lunak untuk membantu bermanfaat! Segala usaha di bidang ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Namun, hingga kini masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kesenjangan sosial yang berujung pada tidak tercapainya tujuan ekonomi, yakni menyejahterakan masyarakat. Jika dibiarkan, masalah ini akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Pembagian, atau persebaran pendapatan dalam suatu masyarakat tersebut disebut dengan istilah redistribusi pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pemaparan mengenai pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 183. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Banyak yang menyalahartikan bahwa jaminan sosial adalah pengeluaran publik yang sia-sia. Padahal hal ini adalah sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesenjangan sosial akan berdampak pada adanya kriminalitas. Orang kaya sekalipun tidak akan dapat menghindarinya jika dampak itu telah muncul. Malah, orang yang memiliki harta banyak justru menjadi salah satu sasaran utama kriminalitas. Hal ini hanyalah contoh jelas yang tampak saja. Selain manusiawi, redistribusi pendapatan juga efisien secara ekonomi, karena kita semua hidup bersama dan uang yang kita miliki tidak akan berguna jika orang lain tidak memiliki uang dan mempunyai daya beli yang sama kuat. Tanpa adanya perputaran uang, dunia tidak akan bisa berjalan dan berkembang. Bentuk Redistribusi Pendapatan Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Berikut adalah pemaparannya. Redistribusi vertikal, menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Analoginya adalah distribusi terjadi dari atas warga kuat ke bawah warga lemah sehingga membentuk garis vertikal. Redistribusi horizontal, adalah transfer uang antar-kelompok yang terjadi dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat “antar-pribadi”, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial seperti ini misalnya berupa dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa; yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat; atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 184. Program Redistribusi untuk Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Untuk mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia agar dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi. Antara lain adalah dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut antara lain adalah 4 program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia yang meliputi program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program corporate social responsibility CSR. Berikut adalah pembahasan dari masing-masing program terdistribusi pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Rakyat Bawah Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok tersebut tentunya mencakup sandang pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya Bantuan Langsung Tunai BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, Bantuan Tunai Bersyarat BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan PKH, Jaminan sosial social security, Bantuan Operasional Sekolah BOS, dan Beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Diharapkan melalui program tersebut redistribusi pendapatan nasional juga ikut terpengaruhi dengan baik. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas Program Kredit Usaha Rakyat KUR diresmikan pada tanggal 5 November 2007. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, usaha kecil menengah dan mikro UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal LKF. Mengapa? Karena melalui program KUR pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar Rp1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapan dari program ini adalah bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah untuk menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentase penduduk miskin di Indonesia. Sehingga redistribusi pendapatan nasional terlaksana dengan baik. Pengembangan Usaha atau Industri Kecil Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM adalah melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perdesaan. Program tersebut adalah mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, sehingga berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. UMKM akan memberikan dampak pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Oleh karena itu, dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna; tidak ada monopoli dan mudah dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Sehingga bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus corner of privilege. Hal tersebut juga sangat berkaitan erat dengan redistribusi pendapatan nasional. Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi yang tengah dilakukan. Bahkan kalau perlu, pemerintah sebaiknya mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan dunia usaha kecil menengah dan koperasi. Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Selain melalui program-program yang dicanangkan, dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata, Pemerintah berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini akan berdampak langsung pada redistribusi pendapatan nasional. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan di Indonesia Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan. Beberapa alternatif praktik terdistribusi pendapatan di Indonesia adalah subsidi dan pengenaan pajak yang akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini. Subsidi Pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya adalah subsidi pupuk pemerintah kepada petani yang dimaksudkan agar petani dapat menekan biaya produksi. Selain itu subsidi BBM juga diberikan dan diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi masyarakat. Pengenaan Pajak Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Sementara itu pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada tiga sumber pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara tersebut menjadi penyokong belanja negara selama ini. Walaupun ada tiga sumber pendapatan negara, dana yang dialokasikan ke belanja negara ternyata masih kurang lho kalau melihat APBN 2019. Itu berarti anggaran belanja negara lebih besar ketimbang pendapatan negara alias terjadi defisit dalam APBN Indonesia. Buat menutupi defisit tersebut, negara mau gak mau harus mengeluarkan utang supaya program-program pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah bisa diwujudkan. Bisa aja sih gak berutang, tapi belanja negara harus dibatasi. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi melambat karena minimnya pembangunan. Bicara soal sumber pendapatan negara, seberapa jauh kamu mengetahui pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan hibah? Kalau masih belum paham banget, Lifepal mau ajak kamu nih mengenal sumber-sumber pendapatan negara tersebut dalam ulasan berikut ini. Definisi sumber pendapatan negara menurut undang-undang Apa itu pendapatan negara? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan negara ini diperoleh Pemerintah dengan memberi wewenang ke Menteri Keuangan buat melakukan pemungutan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Informasi anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara dirinci secara jelas dalam APBN yang dipublikasikan ke publik melalui kanal informasi Kementerian Keuangan. Sumber pendapatan negara dari penerimaan pajak, ini yang perlu diketahui Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara dalam mendukung ketersediaan dana di kas negara. Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas pemungutan pendapatan negara melimpahkan kewenangan pemungutan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak DJP. Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua menurut kewenangannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP. Sementara pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Karena perbedaan inilah, pemerintah pusat cuma bisa memungut pajak yang menjadi haknya. Apa aja jenis-jenis pajak yang dikategorikan sebagai pajak pusat? Berikut ini daftarnya. Jenis pajak pusatKeteranganPajak Penghasilan PPhPajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Pertambahan Nilai PPN Pajak berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam daerah Penjualan atas Barang Mewah PPnBMPajak yang berlaku pada barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status, dan dapat merusak kesehatan serta moral MateraiPajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat nominal uang di atas jumlah Bumi dan Bangunan PBBPajak yang berlaku buat kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Selain jenis-jenis pajak pusat di atas, penerimaan pajak ini masih ditambah dengan penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Pemungutan bea dan cukai menjadi wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas menarik bea masuk dari barang-barang impor. Penarikan bea impor pun ada aturannya. Kalau nilai barang yang dibawa kurang dari FOB USD 500 buat setiap orang atau FOB USD buat setiap keluarga, gak ada kewajiban dari penumpan buat bayar bea masuk. Berbeda dengan cukai, pemungutannya berlaku buat barang-barang tertentu yang kena cukai dan diatur dalam undang-undang cukai. Ada beberapa barang yang menurut undang-undang dikenakan cukai, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk tembakau. Ini lho sumber pendapatan negara dari penerimaan negara bukan negara PNBP Sumber pendapatan negara yang kedua berasal dari penerimaan negara bukan pajak PNBP. Hal-hal mengenai penerimaan negara bukan pajak PNBP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut undang-undang tersebut, penerimaan negara bukan pajak PNBP adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Singkatnya, penerimaan negara bukan pajak PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan perpajakan. Urusan pemungutan PNBP ini dilakukan instansi pengelola PNBP yang terdiri atas kementerian/lembaga dan kementerian yang berfungsi sebagai bendahara umum negara. Apa aja yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak PNBP? Terdapat beberapa objek PNBP seperti yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini daftarnya. Penerimaan negara bukan pajak PNBPKeteranganPenerimaan SDAPenerimaan ini terdiri dari penerimaan SDA minyak dan gas migas dan negara yang dipisahkanPenerimaan ini berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMNPNBP lainnyaPenerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan Barang Milik Negara BMN, seperti aset hingga sewa tanah dan Badan Layanan Umum BLUPenerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Sumber pendapatan negara dari hibah Selanjutnya, ada hibah yang menjadi sumber pendapatan negara. Dalam undang-undang, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima Pemerintah dimasukkan dalam APBN. Di Indonesia penerimaan hibah itu terdiri dari beberapa jenis. Apa aja jenis-jenisnya? Berikut ini daftarnya. Penerimaan hibahKeteranganHibah terencana DRKHHibah yang dilaksanakan lewat mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan HibahDRKH.Hibah Langsung Non-DRKHHibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme melalui KPPNHibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di Bendahara Umum Negara BUN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN.Hibah tanpa melalui KPPNHibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/ dalam negeriHibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di Indonesia, lembaga lainnya serta luar negeriHibah dari negara asing, lembaga PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar Indonesia, serta perorangan. Itu tadi informasi mengenai sumber-sumber pendapatan negara yang didapat dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak PNBP, hingga hibah. Semoga bermanfaat!

redistribusi pendapatan pemerintah pusat memerlukan dana