🐇 Apa Tugas Dan Wewenang Pengadilan Negeri

Tugasdan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Denganbesarnya potensi korupsi di dalam perizinan yang berlindung dibalik wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang serta potensi kerusakan lingkungan yang akan merugikan masyarakat luas dari berbagai aspek kehidupan, maka permasalahan korupsi dalam perizinan pertambangan harus dicegah dan diberangus sampai ke akar-akarnya. Selamaini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang Memberigelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU ( pasal 15 ) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ( Pasal 16 ) Berhak mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 ayat 1 ) Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban Lembaga Pemerintah di Indonesia. Tugas Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dengan tulisan ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang cukup mengenai uraian dan teknis pelaksanaan tugas JPN yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berencana menggunakan jasa JPN. II. PERMASALAHAN Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa masalah hukum KOMPETENSIabsolut PTUN § Kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. § Sebagai contoh, kompetensi absolut antara Pengadilan a Penyidik Polri. 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk: a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Penyelenggaraanperadilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya Mewakili ketua bila berhalangan Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang MenurutPasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia wewenang dan tugas Jaksa, di antaranya adalah: Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.. Setelah mengetahui apa itu . Daftar isi1 4 Apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri?2 Sebutkan apa saja wewenang hakim?3 3 Apa tugas dan fungsi lembaga peradilan?4 Apa wewenang hakim brainly?5 Apa wewenang hakim sebagai pelaksana? Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama Pasal 50 UU Tahun 1986 Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta Pasal 52 … Sebutkan apa saja wewenang hakim? Wewenang hakim peradilan Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah. 3 Apa tugas dan fungsi lembaga peradilan? Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Apa saja tugas panitera Pengganti? Uraian Tugas Panitera Pengganti Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan , membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat. Apa fungsi dan tugas hakim? a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Apa wewenang hakim brainly? Jawaban Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. wewenangny adalah Menyelenggarakan perkaura mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan. Apa wewenang hakim sebagai pelaksana? 2. Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas untuk memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri … Kantor Pengadilan Negeri, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya bisa Anda temui di setiap kota atau kabupaten. PN atau Pengadilan Negeri merupakan lembaga pengadilan tingkat satu atau tingkat pertama. Pengadilan Negeri akan memeriksa sampai menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Jadi kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat biasanya diselesaikan di pengadilan negeri tingkat pertama masing-masing wilayah. Pengadilan Negeri memiliki klasifikasi-klasifikasi, yaitu Pengadilan Negeri kelas I A khusus, Pengadilan Negeri kelas I A, Pengadilan Negeri Kelas I B, serta Pengadilan Negeri Kelas II. Pengadilan Negeri kelas I berada di ibu kota provinsi sedangkan pengadilan Negeri kelas II berada di ibu kota kabupaten serta kota. Keberadaan Pengadilan Negeri bergantung dari jumlah dan kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi serta kondisi transportasi dan komunikasi. Untuk awal penyelesaian kasus perkara dapat dilakukan di Pengadilan Negeri tingkat pertama. Untuk naik kelas banding, bisa diajukan bila diajukan permohonan kepada MA serta sudah dinilai dan direkomendasikan layak banding. Berikut penjelasan Kantor Pengadilan Negeri, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya. Definisi Kantor Pengadilan Negeri Kantor Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan di Peradilan Umum di setiap kota kabupaten maupun kota. Lembaga Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat satu sehingga berwenang mengadili perkara di tingkat kabupaten maupun kota setempat. Kasus perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri secara umum berupa perkara pidana maupun perkara perdata bagi warga negara yang menuntut keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera, Juru Sita serta Sub Bagian. Ketua bertugas untuk membagi tugas hakim serta berkas yang terkait. Majelis hakim berwenang dalam melaksanakan kehakiman di wilayah hukumnya. Panitera memiliki tugas dalam menyiapkan administrasi serta membantu hakim saat persidangan. Sekretaris bersama Kepala Sub bagian menjalankan fungsi administrasi. Tugas dan Wewenang Kantor Pengadilan Negeri Sebagai Kantor Pengadilan Negeri, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya secara umum adalah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara sengketa pada tingkat satu. Fungsi umum tersebut kemudian dapat dibagi dalam beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya fungsi mengadili, fungsi pengelolaan kekayaan negara, fungsi penyampaian laporan evaluasi dan pertimbangan, fungsi administrasi serta fungsi pembinaan. Fungsi mengadili terkait memeriksa hingga mengadili di wilayahnya hukum tersebut. Fungsi pengelolaan barang terkait dengan kekayaan negara yang merupakan tanggung jawab dari pengadilan negeri. Fungsi pengawasan internal berupa mengawasi tugas internal. Sedangkan fungsi pembinaan berkaitan dengan memberi pengarahan maupun petunjuk mengenai teknik administrasi kepada pegawai internal pengadilan maupun kepada masyarakat. Dokumen yang Diterbitkan Kantor Pengadilan Negeri Kantor Pengadilan Negeri, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya tidak menerbitkan dokumen yang dipergunakan oleh warga negara pada umumnya. Mereka menjalankan Wewenang dan Dokumen Apa Saja yang Diterbitkannya berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki, yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata. Dokumen-dokumen yang diterbitkan PN terkait hasil peradilan perdata maupun pidana. Dokumen pengadilan perdata khusus, perdata, pidana khusus, kejahatan keamanan negara maupun pidana umum bisa diakses oleh masyarakat. Karena Pengadilan Negeri berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dalam direktori MA. Dokumen-dokumen tersebut bisa diakses di laman website resmi Mahkamah Agung maupun laman website resmi Pengadilan Negeri setempat. Dengan adanya Pengadilan Negeri yang tersebar di wilayah-wilayah negara Indonesia, maka masyarakat bisa menuntut keadilan apabila terjadi permasalahan hukum. Proses pengadilan dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang berlaku. Informasi tersebut bisa diakses di laman masing-masing Pengadilan Negeri. Bila Anda hendak mengadukan perkara untuk diselesaikan secara hukum, dengan memperhatikan Kantor Pengadilan Negeri, wewenang dan dokumen apa saja yang diterbitkannya. Jasa Legalisasi-Leges-Atestasi-Pengesahan-StempelDokumen Asli dan Terjemahan di Kantor Notaris, Kementerian Hukum dan HAM – Kemenhumham Kehakiman, Kementerian Luar Negeri Kemenlu, Kementerian Agama Kemenag, Kantor Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama KUA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIKTI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Inggris, BKPM, Kedutaan Besar di Jakarta, Kedutaan Besar China RRC, Perancis, Belanda, Taiwan, Turki, Italia, India, Korea, Jepang, Vietnam, Thailand, Swedia, Polandia, Rusia, Jerman, Spanyol, Philipina, Singapura, Malasyia, Uni Emirat Arab-UEA-PEA, Dubai, Qatar, Kuwait, Sudan, Mesir, Palestina, Arab Saudi, Aljazair, Tunisia, Suriah, Yaman Daftar Isi1 Definisi Pengadilan Tinggi2 Tugas Dan Wewenang Pengadilan Mengadili Perkara Pidana dan Perdata Pada Tingkat Mengadili di Tingkat Pertamad dan Terakhir Sengketa Memberikan Keterangan, Pertimbangan, Serta Nasihat Hukum Pada Instansi Ketua Pengadilan Tinggi Berkewajiban Melakukan Pengawasan Terhadap Jalannya Peradilan Di Tingkat Pengadilan Negeri3 Macam Lembaga-lembaga Peradilan di Pengadilan di Lingkungan Peradilan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN4 Jumlah Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia5 Sistem Peradilan Di Indonesia6 Peran Lembaga 1. Perbuatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Pengertian Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding, yang mengadili lagi di tingkat kedua tingkat banding suatu perkara perdata dan/atau perkara pidana, yang telah di adili atau di putuskan oleh Pengadilan Negeri di tingkat pertama. Pemeriksaan disini hanya atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja kecuali apabila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang dipekarakan. Wikipedia mengartikan Pengadilan Tinggi ialah suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga sebagai Pengadilan tingkat pertama dan juga terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk sesuai berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan Ketua dan juga seorang Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, serta Sekretaris. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas dan juga kewenangan seperti yang telah disebutkan di dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa Berikut wewenang pengadilan tinggi yang harus diketahui diantaranya Mengadili Perkara Pidana dan Perdata Pada Tingkat Banding Segala perkara yang muncul yang meliputi perkara pidana serta perdata maka pengadilan tinggi wajib ikut serta dalam mengadilinya, yang dimana pengadilan tinggi mengadili sebatas memeriksa berkas atau surat-surat yang dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan didalam aspek hukum peradilan. Yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan hakim pengadilan tinggi negara yang berbuat sewenang-wenang kepada keputusannya. Mengadili di Tingkat Pertamad dan Terakhir Sengketa Kewenangan Persengketaan yang terjadi dalam lingkup hukum peradilan yang berada didalam sistem wilayah hukum peradilan tinggi menjadi pemutus ataupun mengadili di tingkat pertama dan juga terakhir, hal tersebut diputuskan oleh ketua pimpinan dari peradilan tinggi yang ada di wilayah persengkataan, hakim ketua tidak boleh sewenang-wenang ketika memutuskan setiap perkara, tetapi harus memiliki bukti yang sangat kuat ketika melakukan peradilan dalam memutuskan segala persengketaan yang terjadi. Memberikan Keterangan, Pertimbangan, Serta Nasihat Hukum Pada Instansi Pemerintah Peradilan tinggi juga membutuhkan kebijakan dalam memberikan keterangan yang dilengkapi bukti-bukti terhadap perkara yang sebenarnya terjadi dan tidak mengada-ngada untuk bertujuan mengurangi bahaya akibat tidak ada keadilan di dalam masyarakat dan juga bernegara, dari bukti itu akan dilakukan tahapan selanjutnya yakni pertimbangan tentang putusan yang akan diberikan pada tersangka yang melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu peradilan tinggi juga harus memberikan nasihat hukum kepada instansi pemerintahan di daerahnya, mengenai kinerja dari setiap instansi, dalam pemutusan perkara diwilayah dan lain sebagainya. Ketua Pengadilan Tinggi Berkewajiban Melakukan Pengawasan Terhadap Jalannya Peradilan Di Tingkat Pengadilan Negeri Kewajiban yang harus dilakukan oleh ketua peradilan tinggi yakni melakukan pengawasan pada jalannya peradilan ditingkat peradilan negeri, ketua peradilan tinggi mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat serta masukan kepada peradilan negeri dalam perkara kinerja ataupun tata cara pemutusan permasalahan hukum yang terjadi. Macam Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yangdalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Susunan MA terdirin dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral dan kepala badan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat memiliki intergritas dan kepribadian yand tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama a Pengadilan Agama Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kebupaten meliputi wilayah kotamadya atau Sistem Peradilan Di Indonesia b Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota prpinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. 6. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, yang meliputi Pengadilan Meiliter, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Meiliter Pertempuran. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN a Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Susunan pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris; dan pemimpin pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seoirang Wakil Ketua. b Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PTTUN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenag a mkemeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding; b memeriksa dan memutuskan mengadili antara pengadilan Tata Usaha Negara di dalamdaerah hukumnya; c memriksa , memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara Jumlah Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia Pengadilan Tinggi di Medan Pengadilan Tinggi di Menado Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang Pengadilan Tinggi di Palembang Pengadilan Tinggi di Padang Pengadilan Tinggi di Bajarmasin Pengadilan Tinggi di Denpasar Pengadilan Tinggi di Ambon Pengadilan Tinggi di Jaya Pura Pengadilan Tinggi di Tanjungkarang Pengadilan Tinggi di Kendari Pengadilan Tinggi di Jambi Pengadilan Tinggi di Palu Pengadilan Tinggi di Pontianak Pengadilan Tinggi di Palangkaraya Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta Pengadilan Tinggi di Bandung Pengadilan Tinggi di Surabaya Pengadilan Tinggi di Semarang Pengadilan Tinggi di Banda Aceh Sistem Peradilan Di Indonesia Sistem Peradilan di Indonesia Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki urutan kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat proseduraln dan saling berkaitan”. Tujuan sistem peradilan ialah mewujudkan keadilan hukum. Komponen prosedural sistem peradilan Indonesia mencakup proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang peradilan. Sistem peradilan di suatu negara dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum rechstaate, masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan Indonesia mendasarkan setiap kegiatan dan kebijakan percampuran antara sistem hukum di Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hukum Belanda. Hal ini didasari fakta dan sejarah bahwa Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Begitupula hukum agama merupakan dari sistem hukum di Indonesia dikarenakan sebagian besar yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dan masyarakat Indonesia sekarang menganut agama Islam, karena itu hukum Islam banyak diterapkan, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Sementara itu hukum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang depengaruhi oleh budaya-budaya Peran Lembaga Peradilan Lembaga Peradilan adalah lembaga yang mengatur segala sesuatu tentang hukum. Peran lembaga hukum dalam menjalankan hukum adalah mengatur segala sesuatu hukum yang berlaku. 1. Perbuatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang mentaati semua hukum dan Norma yang berlaku. Contoh Perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum Mematuhi nasihat orangtuaMelaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluargaMembersihkan rumah sesuai jadwal yang yelah ditetapkan Menghormati GuruMematuhi tata tertib sekolahMengerjakan tugas yang diberikan oleh guruTidak menyontek saat ulanganMelaksanakan tugas piket Ikut Melaksanakan ronda malamMengikuti kegiatan kerja baktiMentaati peraturan adat istiadat yang berlaku di masyarakat d Di NegaraTurut sertamembela negaraMentaati hukum yang berlaku di Negara demikianlah artikel dari mengenai Pengadilan Tinggi Negeri Definisi, Tugas, Wewenang, Macam, Jumlah, Sistem Peradilan, Peran Lembaga, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

apa tugas dan wewenang pengadilan negeri